Anak Buah Sekda Norman Beli Mobil Golf, DBH ke Desa se-Purwakarta Kapan Dibayar?
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha (Pemkab Purwakarta)--
KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID - Di tengah masyarakat Kabupaten Purwakarta masih di bawah garis kemiskinan dan utang dana bagi hasil (DBH) ke desa-desa terus membengkak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta malah memilih membeli mobil golf.
Aktivis Rahmat Effendi meyasalkan kebijakan yang tak pro rakyat yang kembali dipertontonkan pejabat Pemkab Purwakarta.
"Ini tandanya pemda tak bisa memilah, lebih penting mana mengentaskan kemiskinan dan membayar DBH ke desa atau menyambut tamu negara yang jelas yang tidak tahu kapan datangnya," ketus Pepen -panggilan akrabnya- kepada KBE pada Selasa, 26 Desember 2023.
Dia pun mendesak Pj Bupati Purwakarta Benni Irawan untuk mengavaluasi kinerja Sekda Norman Nugraha yang tak peka terhadap masyarakat maupun para aparat desa.
"Ini keuangan pemda salah urus, setda pilih beli mobil golf yang hanya sebagai aksesoris," tega Pepen.
Dari catatan Karawang Bekasi Ekspres, mobil golf sempat jadi polemik era kepemimpinan Dedi Mulyadi. Di mana, Disporabud Kabupaten Purwakarta merogoh kocek APBD 2017 dengan anggaran Rp 270 juta per unitnya.
Dua jenis mobil golf itu, satu unit bisa mengangkut delapan penumpang. Sementara satunya hanya bisa enam penumpang.
Kepala Disporabud Agus Hasan kala itu mengakui adanya pembelian dua mobil golf itu. Semula, menurut Agus, dinas tidak ada niat untuk membeli mobil golf.
“Pagu awal, itu Rp 970 juta untuk membeli kendaraan roda empat. Namun tiba-tiba dicoret dialihkan untuk membeli mobil golf untuk menunjang wisata,” katanya.
Tender mobil Golf itu, jelas Agus, dilakukan pada Agustus 2017. Sedangkan mobil datang pada Oktober 2017.”Kita membeli mobil itu juga kalau ada tamu istimewa, seperti Presiden,” katanya
Tender mobil Golf itu, tambah Agus, dilakukan pada Agustus 2017 dan mobil datang pada Oktober 2017 silam. ”Kita membeli mobil itu juga kalau ada tamu istimewa, seperti presiden,” tukas dia.
Sementara itu, hutang DBH Pemkab Purwakarta era Bupati Anne Ratna Mustika mencapai Rp 40 miliar. Seperti diutarakan Kepala DPMD Jaya Pranolo. "Ya kalau tidak salah sekitar Rp 40 miliar," tukas dia. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: